Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mengatasi tantangan air yang kompleks khususnya di wilayah perkotaan. Kolaborasi ini salah satunya diwujudkan dengan investasi pada infrastruktur air.

Diskusi Panel Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) bertajuk “Policy, Technology, and Investment Opportunity in Water Resources Management” di Jakarta (4/7/2023), mendatangkan pemangku kepentingan terkait untuk membahas lebih dalam persoalan tersebut. Sebanyak 43 orang media lokal dan 12 orang anggota JFCC menghadiri diskusi panel ini.

Adapun panelis dalam diskusi tersebut, antara lain Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Firdaus Ali, Direktur Umum Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, Direktur Asia Pasifik dan 10th World Water Forum YoonJin Kim, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani, Direktur Perum Jasa Tirta II Imam Santoso, dan Direktur Government Affairs Danone Indonesia Rachmat Hidayat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan dalam sambutannya bahwa masalah air di perkotaan semakin mengkhawatirkan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah politik karena masalah air adalah masalah kebijakan; “Water is politics”.

Penyelenggaraan Panel JFCC menjadi kesempatan untuk berdiskusi dan melaporkan visi Indonesia sebagai tuan rumah di World Water Forum ke-10 dengan harapan menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi bahan rujukan dan bermanfaat bagi semua.

Kebijakan Publik untuk Menarik Investasi

Sementara itu, sektor swasta seperti APINDO, Perum Jasa Tirta II dan Danone Indonesia sepakat bahwa keterlibatan banyak pihak diperlukan utnuk mengatasi permasalahan air. Terlebih lagi pemerintah, yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung dan mendorong investasi yang berkelanjutan dalam sektor air.

“Dalam konteks kemitraan sektor publik dan sektor swasta dan untuk menarik minat investasi, kita membutuhkan mekanisme regulasi dan insentif,” kata Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani. 

Menurutnya, sektor swasta berperan besar dari hulu ke hilir dan oleh karena itu, kemitraan harus dibangun bersama pemerintah dan swasta. Namun, kemitraan ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. 

Tantangan pertama, berkaitan dengan trust atau kepercayaan. Kedua, bagaimana kemitraan publik-swasta menghasilkan model yang menguntungkan semua pihak. Ketiga, bagaimana agar kemitraan tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan jangka panjang. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang mempertimbangkan kedua pihak.

Peran Penting World Water Forum

Melihat pentingnya pembahasan masalah pembiayaan infrastruktur air, kolaborasi antar pihak sangat diperlukan. Tak hanya pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga media yang juga penting dalam mengangkat isu terkait air. 

Direktur Regional Asia Pasifik World Water Forum ke-10, YoonJin Kim, mengungkapkan bahwa saat ini penting bagi negara di dunia untuk meningkatkan inovasi dan pengembangan sumber daya air melalui kondisi politik yang bisa mengoptimalkan pemecahan permasalahan air global. 

Maka dari itu, World Water Council mendorong seluruh negara di dunia untuk bekerja sama dalam membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai isu air secara global. YoonJin menegaskan, World Water Forum bisa menjadi langkah untuk membentuk solusi praktis bagi setiap sektor dan regional, melalui data dan juga teknologi. 

World Water Forum ke-10 mendatang memiliki peran besar dalam mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur air serta mendorong kolaborasi internasional. Forum ini akan menjadi wadah yang strategis untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam persoalan air.

Kementerian PUPR menyiapkan sejumlah skema untuk mendukung pembiayaan air yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerataan pemenuhan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

“Sektor air minum dan sanitasi menghadapi berbagai tantangan pendanaan yang menghambat akses kemajuan dalam peningkatan akses dan penyediaan layanan, antara lain kekurangan dana dan ketergantungan tinggi pada anggaran nasional,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam Workshop ke-3 World Water Forum, di Yogyakarta (4/7/2023). 

Menurut data PUPR, secara global, data dari 20 negara berkembang menunjukkan kesenjangan pendanaan sebesar 61 persen antara kebutuhan yang teridentifikasi untuk mencapai target air, sanitasi dan kebersihan nasional. 

Skema pendanaan inovatif yang melibatkan partisipasi publik sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global terkait air. Selama ini, penyediaan infrastruktur air terhambat oleh tingginya nilai investasi, sementara anggaran yang tersedia justru terbatas. 

Melalui workshop ke-3 World Water Forum 2024, pemerintah Indonesia ingin mengajak setiap negara, organisasi, hingga institusi pendanaan untuk mengkaji tantangan dan peluang dalam mewujudkan pembiayaan air yang berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi semua.

Diskusikan 5 Topik Penting 

Sesuai dengan tujuannya, workshop yang dihadiri Senior Ahli Air dan Sanitasi Bank Dunia Irma Setiono, Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas Tri Dewi Virgianti, Ahli Pembunan Perkotaan Junko Sagara, dan Direktur Operasional Water.org Don Johnston ini mengangkat tema “Secure and Increase Funding for Basic Access to Safe Water and Sanitation for All at All Scales”. 

Diskusi dalam workshop tersebut terbagi dalam lima topik berkaitan dengan Sustainable Water Finance. Pertama, memperbaiki model pembiayaan air dengan mengenalkan “new economics of water”. Kedua, mempromosikan mekanisme pendanaan, pembiayaan, dan delivery yang inovatif dan berkelanjutan. 

Ketiga, mengamankan dan meningkatkan pendanaan untuk akses dasar ke air bersih dan sanitasi. Keempat, skema dan insentif khusus untuk mempromosikan green finance. Terakhir, kelima, mengamankan dan meningkatkan pendanaan untuk mencegah dan mengatasi krisis dan bencana air, serta meningkatkan ketahanan iklim.

Pendekatan Berbasis Masyarakat

Pendekatan berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam penyediaan infrastruktur air dan mengatasi tantangan terkait air. Keterlibatan masyarakat dapat memupuk rasa memiliki dan tanggung jawab sehingga menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Berbicara tentang air dan sanitasi berbasis masyarakat, Senior Ahli Air dan Sanitasi Bank Dunia, Irma Setiono, mengatakan bahwa masyarakat berpeluang menjadi penyedia layanan tambahan air, terutama bagi mereka yang tinggal di area kumuh di mana sulit emperoleh layanan air formal dari pemerintah.

Sejalan dengan itu, Ahli Pembangunan Perkotaan Junko Sagara menyatakan pendekatan proyek kemitraan yang melibatkan masyarakat dalam skala kecil mampu mendorong kapasitas dan utilitas secara efektif sekaligus berkelanjutan.

“Kemitraan publik-swasta (KPS) tradisional yang berfokus pada skala besar memang memberikan dampak signifikan, namun kenyataannya, persiapan dan implementasinya sulit dan membutuhkan waktu lama. Hal ini juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat”.

Sementara itu, Direktur Operasional Water.org Don Johnston juga menekankan pentingnya kemitraan antara wirausaha, rumah tangga, lembaga keuangan, serta pemerintah dalam mengisi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air. Menurutnya, kesenjangan ini tidak hanya menyangkut persoalan uang.

Salah satu contoh sukses kemitraan publik-swasta berskala kecil adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Sampai akhir tahun 2021, Pamsimas telah memberikan dukungan rata-rata akses air minum layak nasional sebesar 17,98%.

Menyukseskan World Water Forum

Workshop yang menjadi bagian dari Road to World Water Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi berkaitan dengan pembiayaan pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga bisa dirumuskan bersama dalam acara puncak WWF ke-10 tahun depan.

Pembahasan pendanaan terkait air dalam workshop ini menjadi langkah penting untuk menjajaki tangga menuju kesuksesan World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung puncaknya pada 18–24 Mei 2024 di Bali.

Diskusi yang melibatkan stakeholder di berbagai skala ini diharapkan dapat mempermudah upaya mewujudkan cita-cita sekaligus tema World Water ke-10, yaitu “Water for Shared Prosperity”, di mana dunia tidak lagi mengalami kesenjangan akses air bersih.

Pemerintah Indonesia mengajak Pemerintah Jepang untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tanggal 18–24 Mei 2024 mendatang. Hal ini dilatarbelakangi oleh hubungan baik kedua negara yang telah terjalin selama 65 tahun.

Ajakan kerja sama tersebut disampaikan melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Wakil Menteri Parlementer Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT) Jepang Furukawa Yasushi, di sela-sela pertemuan HELP ke-21 di Madrid, Spanyol.

Indonesia dan Jepang telah menjalin kerja sama selama 65 tahun. Kerja sama dimulai tahun 1958, yaitu berupa bantuan teknis manajemen bencana vulkanik melalui teknologi sabo dam, kemudian diikuti bantuan teknis di bidang lainnya, seperti manajemen sumber daya air, pengurangan risiko bencana banjir, konservasi pantai, sanitasi, dan jalan tol.

Kerja sama teknis ini menunjukkan kuatnya hubungan Indonesia-Jepang. Kedua negara berkomitmen untuk melanjutkan hubungan ini di masa depan, salah satunya dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 mendatang. Selain itu, Pemerintah Jepang juga tercatat telah berhasil menyelenggarakan World Water Forum ke-3 tahun 2003 di Kyoto.

Global South Cooperation

Baru-baru ini Yang Mulia Kaisar Jepang Naruhito berkunjung ke Indonesia dan menyampaikan hasil kunjungannya yang sangat positif dan bermanfaat untuk peningkatan kerjasama antara kedua negara.

Pemerintah Indonesia pun menghargai Pemerintah Jepang yang mengajukan gagasan Global South Cooperation untuk menghadapi berbagai isu terkait air, seperti kebencanaan, siklus air-makanan-energi nexus, dan kualitas air.

Sejalan dengan gagasan tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengajukan dua agenda yang penting yaitu Bandung Spirit Summit Session dan Hari Danau Sedunia yang akan diusulkan untuk masuk dalam Resolusi PBB.

Pemerintah Indonesia mengundang pemerintah Jepang untuk mendiskusikan dua agenda ini pada 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) yang akan diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2023 di Bali sebagai tonggak penting menuju World Water Forum ke-10 tahun 2024.

Partisipasi Japan Water Forum

Untuk saat ini, proses regional World Water Forum ke-10 terdiri dari tiga wilayah, yaitu Asia Pasifik, Mediterania, dan Amerika. Sedangkan wilayah lainnya seperti Afrika, disebut masih dalam pembahasan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Japan Water Forum (JWF) yang akan memimpin proses regional Asia Pasifik, sangat diapresiasi oleh Indonesia. Sejumlah pakar dari Jepang juga diundang untuk berpartisipasi sebagai koordinator topik untuk enam subtema World Water Forum ke-10.

Dalam pertemuan bilateral di Madrid, Pemerintah Indonesia juga menggalang dukungan Pemerintah Jepang untuk mendorong perusahaan, lembaga dan para ahli dari Jepang untuk berpartisipasi aktif dalam acara side events, pameran, serta acara budaya yang akan diselenggarakan dalam World Water Forum ke-10 tahun 2024.

Keterlibatan Jepang dalam World Water Forum ke-10 akan membawa kontribusi keahlian, pengalaman, dan sumber daya berharga dalam menghadapi tantangan air global dengan efektif. Tak hanya Jepang, partisipasi aktif negara-negara dunia akan turut mendorong keberhasilan World Water Forum ke-10 dan membuka jalan bagi masa depan air yang berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan agar semangat Konferensi Asia Afrika bisa menjadi landasan 10th World
Water Forum 2024.

“Spirit Konferensi Asia Afrika di Bandung akan menjadi landasan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024, tidak hanya sebagai dasar filosofis, tetapi juga sebagai konsep dasar forum tersebut,” kata Menteri Basuki saat menghadiri Pertemuan ke-21 The High-level Experts and Leaders Panel (HELP) on water and Disasters di Spanyol, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, semangat musyawarah dari para pemimpin Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dapat diambil untuk mendorong isu air menjadi kebijakan utama setiap negara. Menteri Basuki menegaskan bahwa air merupakan menyangkut persoalan politik. 

Hal yang istimewa dari pertemuan HELP ke 21 ini adalah keterlibatan Club de Madrid yang dipimpin oleh Danillo Turk yang sebelumnya merupakan Presiden Slovenia.

Oleh karena itu, Menteri Basuki mengajak para anggota HELP dan Club dr Madrid untuk mendukung Indonesia dengan melandasi pertemuan World Water Forum ke-10 di Bali Indonesia tahun 2024 nanti dengan Semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Relevan di masa kini

Meskipun telah berumur 68 tahun, Menteri Basuki menilai spirit Konferensi Asia Afrika di Bandung bahkan semakin relevan untuk menghadapi berbagai permasalahan umum yang membutuhkan kesepakatan global sebagai solusinya.

Menteri Basuki juga menceritakan bahwa peristiwa bersejarah tersebut berhasil
menghasilkan kesepakatan yang mempromosikan perdamaian dan berbagi kemakmuran di tengah ketegangan politik yang muncul pada periode tersebut.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia percaya bahwa Spirit Konferensi Asia Afrika di Bandung masih sangat tepat untuk dapat merangkul kepentingan politik yang beragam. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Basuki turut mengundang Club The Madrid yang beranggotakan mantan pemimpin dunia untuk hadir pada acara World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024.

Hari Danau Sedunia

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Basuki juga mengusulkan ditetapkannya Hari Danau Se-Dunia untuk mempromosikan pentingnya konservasi dan pemanfaatan danau secara berkelanjutan dalam 10th World Water Forum 2024.

Menteri Basuki memandang bahwa danau sangat berkaitan dengan maslah air dan bencana
sehingga kolaborasi dengan HELP akan sangat dibutuhkan. Tak hanya itu, aksi kolektif ini juga disebut akan saling menguntungkan.

“Saya juga mengusulkan tindakan kolaboratif ini sebagai program inisiatif unggulan HELP yang dipimpin oleh Indonesia. Saya menyambut baik partisipasi dari anggota dan penasihat HELP dalam inisiatif tersebut,” ujar Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Deputi Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati,
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Perekayasa Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto dan Widyaiswara Utama Widiarto.

Dalam rangka World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024, Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) telah menyiapkan rangkaian forum pertemuan menuju acara puncak. Forum tersebut terdiri dari 3 proses utama: Politik, Regional/Kawasan, dan Tematik. 

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja selaku Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10, dalam acara Diskusi Pertemuan ke-21 The High-level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Madrid, Spanyol, Selasa (27/6/2023). 

Ketiga proses yang terdiri dari proses politik, regional, dan tematik tersebut akan menyelaraskan berbagai upaya yang berorientasi pada aksi atau solusi nyata melalui agenda politik dan regional yang diprioritaskan, serta tema-tema utama yang diidentifikasi. Sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan ‘air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama’.

Ciptakan Efisiensi dan Keadilan

Secara politik, diperlukan kerangka tata kelola dan kebijakan yang kuat untuk memastikan pengelolaan dan distribusi air yang efisien dan berkeadilan. Kerjasama regional menjadi hal yang krusial untuk mengatasi masalah air lintas batas, mendorong pertukaran inovasi, dan mengembangkan strategi bersama untuk penggunaan air yang berkelanjutan.

Di sisi lain, proses tematik yang fokus pada tantangan khusus terkait air, misalnya kelangkaan air, polusi, dan perubahan iklim, sangat penting untuk mendorong inovasi, berbagi pengetahuan, serta solusi terarah. 

Dengan mengintegrasikan proses-proses ini, kita dapat mendorong kerja sama, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memuka jalan menuju masa depan yang makmur dan berkelanjutan, di mana air dapat diakses oleh semua orang.

Forum Politik di Berbagai Level

Menyadari pentingnya aspek politik dalam persoalan air, World Water Forum ke-10 juga akan membahasnya sebagai salah satu isu utama dalam rangkaian kegiatan menuju agenda puncak pada Mei 2024. 

Forum politik yang membahas kebijakan akan dimulai pada Agustus 2023 pada acara 1st Senior Official Meeting, yang akan dilanjutkan dengan acara the 2nd Senior Official/High-level Official Meetings dalam agenda the 2nd Stakeholders Consultation Meeting pada tanggal 12 – 13 October 2023. 

Forum politik ini akan terdiri dari pertemuan tingkat kepala negara, tingkat parlemen, tingkat menteri, tingkat pemerintah daerah serta tingkat pengelola wilayah sungai. Kemudian dalam waktu dekat, pertemuan tingkat pengelola wilayah sungai akan dilaksanakan dalam Konferensi Internasional tentang Air dan Iklim ke-3 di Fes, Maroko, pada awal Juli 2023. 

Forum regional/kawasan akan dibagi ke dalam lima kawasan besar, meliputi Mediterania, Asia Pasifik, Amerika, dan Afrika sementara Forum tematik akan mengangkat enam subtema yaitu Ketahanan dan Kesejahteraan Air, Air untuk Manusia dan Alam, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana, Diplomasi serta Kerjasama Keairan dan Pemerintahan, Pembiayaan Berkesinambungan Pengelolaan Air, serta Inovasi dan Pengetahuan. 

World Water Forum ke-10 di Bali pada 2024 akan terdiri dari sekurangnya 166 sesi untuk mengakomodasi proses politik, regional dan tematik. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan sangat mengapresiasi keterlibatan HELP serta masyarakat dunia yang lebih luas dalam mendukung World Water Forum ke-10.