Pontianak – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (13/02/2025), di Pontianak. Rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kondisi sungai, program konservasi, serta pengendalian daya rusak air di wilayah sungai dan pantai di Kalimantan Barat. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD, Panggi Pratama Putra Lasarus.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu-isu yang sering terjadi belakangan ini. Di antaranya adalah banjir di beberapa kabupaten, abrasi pantai yang mengancam jalan dan permukiman, serta berbagai persoalan lingkungan lainnya.

Kepala BWS Kalimantan I, Pramono, dalam pemaparannya menjelaskan tugas pokok dan fungsi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak yang berdasarkan UUD Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penanganan permasalahan yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran dan status pengesahan APBN yang belum final.

Pramono menyampaikan harapannya agar di tahun 2025, BWS Kalimantan I tetap dapat berupaya menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Sungai Kapuas dan pantai-pantai kritis di Kalimantan Barat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pengendalian banjir dan abrasi, meskipun masih bergantung pada ketersediaan anggaran yang disetujui,” tegas Pramono.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Mempawah untuk meninjau kondisi banjir yang melanda wilayah tersebut. Kunjungan yang dilaksanakan pada Rabu (29/01) ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak banjir dan mencari solusi terbaik guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Dalam upaya penanganan banjir ini, BWS Kalimantan I bersinergi dengan Pemerintah Daerah Mempawah serta instansi terkait lainnya untuk menangani genangan dan limpasan air yang merendam sejumlah wilayah. Banjir yang terjadi dipicu oleh hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat (50-150 mm/hari) yang mengguyur DAS Mempawah.

Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, di antaranya pendangkalan sungai dan perubahan tata guna lahan di hulu sungai, yang mengurangi kapasitas resapan air. Tidak hanya itu, pasang air laut (ROB) yang mencapai ketinggian maksimum 1,70 meter juga turut memperburuk situasi, mengakibatkan terjadinya backwater atau penahanan aliran air menuju muara sungai.

Sebagai respons terhadap situasi darurat ini, BWSK I melakukan sejumlah langkah tanggap darurat, diantaranya menyediakan tenda pengungsian untuk para korban, mendistribusikan 15.000 liter air bersih ke posko-posko pengungsian, serta mengirimkan perahu karet dan perahu fiber. Selain itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai juga telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan inventarisasi kerusakan dan kebutuhan penanganan lebih lanjut.

BWS Kalimantan I bersama dengan berbagai pihak akan terus melakukan pemantauan dan penanganan agar dampak banjir bisa diminimalisir dan masyarakat dapat segera pulih dari musibah ini.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono, mendampingi Anggota Komisi V DPR-RI, Yuliansyah, dalam kunjungan ke lokasi banjir di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Senin (27/01). Kunjungan ini turut dihadiri oleh tim Basarnas dan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik.

Banjir yang melanda daerah tersebut tidak hanya merendam kawasan rawan, tetapi juga telah menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Ngabang. Keadaan ini mengkhawatirkan banyak pihak, mengingat dampak yang ditimbulkan pada kehidupan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliansyah menyampaikan harapannya agar banjir segera surut dan masyarakat dapat pulih, baik dari sisi kehidupan sosial maupun ekonomi. "Kami berharap air cepat surut dan masyarakat dapat kembali melanjutkan aktivitas ekonomi mereka yang sempat terganggu," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fadiah, Kepala Satker OP SDA Kalimantan I Pontianak, menyampaikan beberapa hal terkait penyebab dan langkah mitigasi banjir yang terjadi. Fadiah menjelaskan bahwa intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir tercatat cukup ekstrem, dengan curah hujan antara 50 hingga 150 mm. "Hujan yang sangat lebat dalam waktu singkat menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir di kawasan ini. Selain itu, banjir kiriman dari hulu juga memperburuk kondisi, dengan aliran air yang menuju ke hilir, termasuk Kecamatan Ngabang," ungkapnya.

Fadiah juga menekankan pentingnya penataan kawasan di sepandan sungai, terutama yang dijadikan tempat tinggal. Selain itu, ia berharap pemerintah setempat dapat segera menerapkan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi bencana banjir yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melakasanakan kegiatan Serah Terima Jabatan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Tahun Anggaran 2025. Kamis (16/01).

Bertempat di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak, telah dilaksanakan acara Serah Terima Jabatan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja (PP-SK) di lingkungan BWS Kalimantan I, yang melibatkan beberapa pejabat baru yang menggantikan pejabat sebelumnya. Acara ini merupakan bagian dari rotasi jabatan dalam rangka optimalisasi kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Serah terima jabatan tersebut dipimpin oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kelancaran administrasi keuangan serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Diharapkan dengan adanya pejabat baru, pengelolaan anggaran di lingkungan BWS Kalimantan I dapat semakin efektif dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis terkait infrastruktur pengelolaan sumber daya air di wilayah Kalimantan.

Dalam acara tersebut, pejabat yang dilantik juga menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Mereka berjanji untuk terus berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Kalimantan.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural dari berbagai satuan kerja, serta staf terkait yang turut menyaksikan proses serah terima jabatan tersebut. Setelah serah terima, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi tantangan di tahun anggaran 2025.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak menggelar rapat koordinasi di Aula Kapuas dengan DPRD Kab. Ketapang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas penanggulangan masalah abrasi yang semakin mengancam kawasan pesisir pantai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Rabu (08/01).

Rapat dan Koordinasi yang diadakan ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi dampak abrasi yang semakin meluas, serta mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono berharap pemerintah daerah setempat merencanakan desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal agar dapat menonjolkan keistimewaan setempat yang berpotensi menjadi pusat wisata skala nasional.

Selain itu, juga membahas objek wisata yang paling berpotensi menunjang pariwisata menjadi rencana induk dalam program penanganan abrasi pantai agar menjadi program unggulan dalam mencapai target Pemerintah Daerah Setempat yang berkoordinasi Bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.

Kepala Seksi KPISDA Kalimantan I juga menambahkan, untuk kewenangan sungai dari pemerintah daaerah harus bersurat ke Kementerian PU mengingat WS di Kab. Ketapang merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat untukk mengusulkan langsung ke Pusat agar setelah itu Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dapat menindaklanjuti nya, jelas Novizar.

Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengatasi abrasi pantai dengan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan upaya perlindungan ekosistem, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono, ST., Sp. PSDA, mendampingi Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dalam tinjauan lokasi banjir yang melanda Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2024/2025, sekaligus memberikan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak banjir.

Dalam tinjauan tersebut, PJ Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan I telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan bencana. Salah satunya dengan pengerukan dan pembersihan sungai yang melintasi wilayah Desa Pancaroba. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sungai, agar tidak terjadi genangan yang lebih parah di masa depan, terutama jika curah hujan tinggi.

“BWS Kalimantan I telah melakukan pengerukan sepanjang 38 km di sungai yang ada di Desa Pancaroba. Langkah ini kami lakukan untuk memperbesar kapasitas aliran air, sehingga dapat mengurangi potensi banjir saat hujan deras. Kami juga akan memaksimalkan pengerjaan agar prosesnya cepat selesai,” ujar Pramono.

Tinjauan ini menjadi bagian dari upaya pemprov Kalbar dan instansi terkait dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, serta memastikan perjalanan yang aman dan nyaman selama periode Nataru mendatang.