Pontianak – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Irigasi dan Rawa Tahun Anggaran 2025 serta telah selesainya proses revisi ke-5 DIPA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan penandatanganan kontrak paket tender/selekasi dini TA 2025 secara serentak di 34 provinsi, baik secara luring maupun daring (hybrid).

Untuk wilayah Kalimantan Barat, penandatanganan kontrak dilaksanakan secara luring di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak pada Rabu (7/5), yang dihadiri langsung oleh Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, Pramono.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih, dalam arahannya menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pekerjaan. “Saya minta agar kita semua menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam aspek administrasi maupun teknis, dengan mengedepankan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kepada seluruh penyedia jasa konstruksi, saya juga berpesan agar senantiasa memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan keberfungsian konstruksi. Hal ini penting agar jaringan irigasi yang dibangun dapat terjaga keberlanjutannya serta segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, Pramono, juga memberikan pengarahan kepada para penyedia jasa. “Saya berharap seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu sesuai jadwal. Jaga selalu komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan proyek berjalan lancar,” tegasnya.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya jaringan irigasi dan rawa, demi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak, 6 Mei 2025 — Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Barat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak menggelar Rapat Koordinasi dan Diseminasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (SIH3) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Putussibau, Kantor BWS Kalimantan I.

Rapat yang dihadiri oleh sembilan instansi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan dan langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan SIH3. Sistem ini merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam mendukung pengelolaan air yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan rapat, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan bersama di antaranya:
• Semua OPD yang tercantum dalam SK Tim Kecil SIH3 diminta untuk menyusun matriks kepemilikan data dan peran masing-masing.
• Dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalbar untuk menyusun draft perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) yang terkait dengan pelaksanaan SIH3 di Wilayah Sungai Kapuas.
• Dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengelolaan Website SIH3 antara BWS Kalimantan I, BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah dan Diskominfo Prov Kalbar.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarlembaga dan memperkuat basis data serta sistem informasi sumber daya air di Kalimantan Barat.

Rapat ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mewujudkan pengelolaan data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang lebih sistematis di masa mendatang.

Pontianak, 6 Mei 2025 — Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menggelar kegiatan Konsultasi Publik terkait kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perusahaan pengusahaan sumber daya air yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyosialisasikan regulasi terbaru serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban dan peran mereka dalam pelestarian sumber daya air melalui mekanisme PNBP BJPSDA. Acara berlangsung interaktif, dengan peserta aktif berdiskusi dan memberikan masukan terkait praktik pengusahaan air yang berkelanjutan.
Paparan materi disampaikan oleh Widyayuni Nur Harjanti, ST., MT. (Ahli Muda Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan), yang menjelaskan kebijakan, mekanisme pembayaran, serta tarif PNBP BJPSDA sesuai ketentuan terbaru.

Dalam paparannya, disampaikan beberapa poin penting:
* PNBP BJPSDA merupakan kontribusi wajib dari pengusaha pemanfaat air, baik untuk pengambilan maupun pembuangan air limbah ke sumber air, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA dan peraturan turunannya.
* Penetapan tarif disesuaikan dengan wilayah, jenis usaha, dan volume air yang dimanfaatkan.
* Penerimaan ini digunakan untuk mendukung konservasi, pemeliharaan infrastruktur air, serta menjamin ketersediaan air di masa depan.
* Sistem pembayaran telah terdigitalisasi melalui aplikasi seperti e-BJPSDA dan portal Simponi milik Kementerian Keuangan.
* Pemerintah juga menekankan pentingnya legalitas izin pengusahaan air, pelaporan berkala, dan transparansi penggunaan sumber daya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kolaborasi aktif antara negara dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan air sebagai sumber daya vital. Diharapkan, ke depan akan semakin banyak pengusaha yang tertib administrasi, patuh regulasi, dan berkomitmen dalam pengelolaan air secara berkelanjutan.

Pontianak, 6 Mei 2025 — Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pekerjaan pemeliharaan sungai yang telah berjalan di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BWS Kalimantan I Pontianak bersama Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) Kalimantan I, sebagai bagian dari pengawasan lapangan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program.

Adapun titik-titik lokasi yang menjadi objek pemantauan antara lain: Parit Bugis, Parit Merdeka, Sungai Angkasa Pura 2, Parit Madusari, Parit Teluk Kapuas, dan Sungai Jawi. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas pemeliharaan yang dilakukan dan mendukung upaya peningkatan fungsi sungai di kawasan perkotaan maupun pinggiran.
Pemeliharaan sungai ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang menugaskan BWS Kalimantan I dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kapuas. Lingkup pekerjaan meliputi:Galian sedimen,Pengangkatan gulma dan sampah,Pembersihan rumput dan Pembersihan tanaman liar di sempadan dan badan sungai. Pekerjaan dilakukan secara mekanis dan manual, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Menurut Kepala BWS Kalimantan I, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, menjaga kapasitas tampungan sungai, serta menjamin ketersediaan air terutama saat musim kemarau dan potensi karhutla. Pemeliharaan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengembalikan fungsi alami sungai serta memastikan manfaat sungai tetap dirasakan oleh masyarakat sekitar.

“Kami terus berkomitmen menjaga keberlanjutan fungsi sungai melalui pemeliharaan rutin dan pemantauan berkala. Hal ini penting agar sungai tetap memberikan manfaat maksimal, baik dari sisi ekologi, sosial, maupun mitigasi bencana,” ujar Kepala BWS Kalimantan I.

"Pemeliharaan ini memiliki fungsi penting, yakni untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sebagai cadangan air saat musim kemarau dan kebakaran lahan, serta mengembalikan kapasitas sungai sebagai sumber air bagi lahan pertanian.Di tahun 2025 ini, terdapat 12 sungai di Kabupaten Kubu Raya yang menjadi target kegiatan pemeliharaan. Alhamdulillah, pelaksanaan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya Bapak Bupati dan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan pekerjaan ini berjalan lancar tanpa kendala, dan dapat memberikan manfaat nyata dalam mengurangi banjir, khususnya di musim penghujan nanti," ujar Kepala Satker OP SDA Kalimantan I, Fadiah.

Dengan terlaksananya monitoring dan evaluasi ini, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan di wilayah Kalimantan Barat.

BWS Kalimantan I Pontianak melaksanakan kegiatan Diskusi dan Pendampingan mengenai Evaluasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) WS Kapuas Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat BWS Kalimantan I Pontianak, Rabu (23/04).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana RPSDA WS Kapuas masih relevan dengan kondisi terkini, serta untuk menentukan apakah diperlukan revisi terhadap rencana pengelolaan yang ada. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan selaras dengan perkembangan wilayah.

Diskusi ini turut dihadiri oleh pemateri dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya dari Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. Kehadiran pihak pusat diharapkan dapat memberikan arahan dan pendampingan teknis yang dibutuhkan dalam proses evaluasi dokumen RPSDA.

Melalui kegiatan ini, BWS Kalimantan I berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Wilayah Sungai Kapuas.
 

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak turut hadir dalam kegiatan nasional Gerakan Tanam Padi Serentak 14 Provinsi secara virtual dengan Presiden RI. Untuk provinsi Kalimantan Barat berpusat di kota Singkawang pada Kelurahan Pajintan, Kota Singkawang, Rabu (23/04). Selain di Singkawang, kegiatan serupa juga dilaksanakan diseluruh kabupaten / kota diwilayah Kalimantan Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam upaya percepatan swasembada pangan nasional. Selain itu, gerakan ini juga menjadi momentum unjuk kinerja dan wujud rasa syukur Kabinet Merah Putih atas pencapaian sektor pertanian Indonesia.

Acara ini turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menyampaikan sambutannya secara virtual. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan optimisme tinggi bahwa Indonesia tidak hanya menargetkan swasembada pangan, tetapi juga memiliki visi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia.

Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk Menteri Pertanian beserta jajaran, para Gubernur, Bupati, pemimpin daerah, serta para kelompok tani. “Para petani kita adalah kelompok produsen, kelompok yang menghasilkan panen padi untuk seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras lintas sektor, gerakan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional dan mengangkat kesejahteraan petani Indonesia.