Pontianak, 2 Juni 2025 – Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan produksi pangan nasional, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 menugaskan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan berbagai langkah strategis, termasuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pada hari Senin, 2 Juni 2025, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pengusulan program irigasi bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, dinas teknis kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengusulkan kegiatan irigasi, dengan menyiapkan dokumen kelengkapan yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu dokumen administrasi dan dokumen teknis.

Dokumen administrasi meliputi: surat usulan dari kepala daerah, pernyataan kesiapan lahan dan hibah, komitmen pendanaan dari APBD, serta kesesuaian program dengan rencana tata ruang wilayah.

Sementara itu, dokumen teknis mencakup: data calon penerima manfaat, informasi sumber air, dokumen lingkungan, akses lokasi kegiatan, serta dokumen perencanaan teknis yang terdiri dari DED, RAB, dan gambar kerja yang telah divalidasi oleh instansi teknis terkait.

Penjelasan ini juga merujuk pada kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menegaskan bahwa dukungan Operasi dan Pemeliharaan Lahan (OPLAH) merupakan kewenangan daerah dan harus diakomodasi melalui pendanaan APBD.

Untuk menjamin transparansi, integrasi, dan ketertiban administrasi, seluruh usulan dan pelaporan kegiatan wajib dilakukan melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Pengelolaan Irigasi). Aplikasi ini menjadi media nasional dalam pengelolaan data, pelacakan progres, dan verifikasi program irigasi secara digital dan real time.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memahami secara menyeluruh mekanisme pengusulan, serta berkomitmen aktif dalam mendukung pelaksanaan program irigasi yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah masing-masing.

Pontianak — Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Kapuas menggelar Sidang Pleno I pada tanggal 27–28 Mei 2025 bertempat di Aula Sungai Kapuas, Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak.

Sidang ini menjadi wadah koordinasi strategis yang membahas sejumlah isu krusial, di antaranya proses legal drafting penyusunan Peraturan Gubernur terkait pengelolaan sumber daya air, penguatan sistem informasi melalui Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi (SIH3), serta urgensi pengesahan Pedoman dan Indikator Indeks Ketahanan Air (IKtA) untuk WS Kapuas.

Kegiatan dibuka dengan laporan dari Ketua Sekretariat TKPSDA, Bapak Yosef Iwan Setiawan, S.ST., M.T., dan dilanjutkan dengan sambutan serta arahan dari Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua TKPSDA WS Kapuas yang diwakili oleh Penelaah Teknis Kebijakan BAPPEDA, Bapak Gerry Candra, S.T., DESS., M.Sc.

Rangkaian materi disampaikan oleh narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, serta Balai Wilayah Sungai Kalimantan I.

Melalui Sidang Pleno ini, diharapkan dapat terjalin sinergi lintas sektor untuk memperkuat sistem data, regulasi, dan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan di wilayah Sungai Kapuas.

Pada Jumat, 23 Mei 2025, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan Penandatanganan Kontrak untuk dua paket pekerjaan pembangunan bangunan dan pintu air irigasi di Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.) Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya.

Acara berlangsung di Aula Putussibau Lantai 3 BWS Kalimantan I dan dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I yang diwakili Kepala Seksi Pelaksanaan, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air dan PPK Irigasi dan Rawa

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia yang diterbitkan pada 20 Mei 2025. Penyedia jasa yang hadir diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 sebelum penandatanganan dilakukan.

Dalam sambutannya, Kepala SNVT PJPA Kalimantan I menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan tenaga kerja yang berpengalaman dan kompeten untuk menjamin mutu pelaksanaan.

Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan kemajuan pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah Kalimantan Barat.
 

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Kapuas, yang dipimpin oleh Ketua TKPSDA, telah menggelar Rapat Komisi I untuk membahas beberapa isu penting terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Kapuas. Rapat tersebut dihadiri oleh 19 orang dari 32 anggota TKPSDA WS Kapuas, serta narasumber dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak. 21/05/2025.
Agenda utama dalam rapat ini adalah pembahasan mengenai Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi (SIH3) serta Indeks Ketahanan Air (IKtA) di wilayah Sungai Kapuas. Rapat ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut berjalan dengan lebih terintegrasi dan efektif, mengingat pentingnya informasi terkait hidrologi dan ketahanan air dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam hasil pembahasan rapat, beberapa poin penting yang disepakati antara lain:
• Terkait dengan SIH3 Perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara Tim Pokja SIH3, Bappeda Provinsi Kalbar dan Biro Hukum terkait rencana perubahan Peraturan Gubernur tentang SIH
• Sedangkan untuk IKtA Perlu adanya keterlibatan TKPSDA WS Kapuas dalam penyusunan, penyesuaian dan pengesashan pedoman IKtA WS Kapuas
Melalui hasil rapat komisi I ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan daerah, khususnya di Wilayah Sungai Kapuas.

Pada Kamis, 15 Mei 2025, Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Kepala Satker OP SDA Kalimantan I melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan Pemeliharaan Sungai yang sedang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan I melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas upaya BWS Kalimantan I dalam menangani pendangkalan sungai dan parit yang selama ini menyebabkan banjir serta menurunkan kesuburan lahan pertanian.

Kepala Satker OP SDA Kalimantan I Fadiah, menjelaskan bahwa program Pemeliharaan Sungai ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan khususnya untuk meminimalisir risiko banjir serta mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan. Pada Tahun Anggaran 2025, BWS Kalimantan I melaksanakan Pemeliharaan Sungai yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam DAS Kapuas.

Bupati juga menyoroti persoalan banjir di kawasan Sungai Raya Dalam akibat tertutupnya aliran air oleh sedimen dan gulma sampai dengan arah Jl Ahmad Yani 2 dan mengusulkan solusi jangka panjang berupa penanganan aliran sungai dan penembusan jalan tersebut yang memerlukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional. Sebagai langkah awal, aliran sungai dilaksanakan kegiatan Pemeliharan yang kini menjadi Prioritas Kegiatan di Balai Wilayah Sungai Kalimantan I.

Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menangani persoalan banjir serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian demi kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.

Semangat kebersamaan dalam cita rasa nusantara! ✨
Pada Rabu, 14 Mei 2025, Paguyuban Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak turut serta memeriahkan kegiatan memasak Gohyong, yang diselenggarakan secara daring oleh Sentra Kriya Rumah Pintar Dharma di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan penuh antusias, para ibu menunjukkan kekompakan dan kreativitas dalam mengolah hidangan khas ini dari dapur masing-masing. Acara ini tak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian kuliner tradisional yang kaya akan rasa dan makna.

Terima kasih atas partisipasi dan semangat luar biasa yang ditunjukkan. Mari terus berkarya dan menginspirasi! 💛🍽