Pontianak – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (13/02/2025), di Pontianak. Rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kondisi sungai, program konservasi, serta pengendalian daya rusak air di wilayah sungai dan pantai di Kalimantan Barat. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD, Panggi Pratama Putra Lasarus.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu-isu yang sering terjadi belakangan ini. Di antaranya adalah banjir di beberapa kabupaten, abrasi pantai yang mengancam jalan dan permukiman, serta berbagai persoalan lingkungan lainnya.

Kepala BWS Kalimantan I, Pramono, dalam pemaparannya menjelaskan tugas pokok dan fungsi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak yang berdasarkan UUD Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penanganan permasalahan yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran dan status pengesahan APBN yang belum final.

Pramono menyampaikan harapannya agar di tahun 2025, BWS Kalimantan I tetap dapat berupaya menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Sungai Kapuas dan pantai-pantai kritis di Kalimantan Barat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pengendalian banjir dan abrasi, meskipun masih bergantung pada ketersediaan anggaran yang disetujui,” tegas Pramono.