Pontianak, 7 April 2025 – Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menghadiri kegiatan panen raya padi serentak yang dilaksanakan secara nasional di 14 provinsi sentra utama padi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional sekaligus bentuk rasa syukur atas kerja keras Kabinet Merah Putih dalam mendukung sektor pertanian.

Kegiatan panen raya ini dipusatkan di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh bapak Presiden Prabowo Subianto . Sementara itu, para kepala daerah dan pimpinan instansi terkait di provinsi lainnya, termasuk Kepala BWS Kalimantan I, mengikuti acara tersebut secara daring dari lokasi panen masing-masing.

Untuk Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan panen raya dipusatkan di Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Kabupaten Sambas, Kapolda Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, serta perwakilan dari Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan BPS.

Kepala BWS Kalimantan I menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Kementerian Pekerjaan Umum terhadap ketahanan pangan nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air.
“Kehadiran kami dalam panen raya ini merupakan bentuk nyata komitmen Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Kalimantan I dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air yang menunjang sektor pertanian, terutama penyediaan air irigasi untuk lahan sawah produktif,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional, khususnya di kalbar sebagai salah satu daerah sentra produksi padi dalam rangka mendukung tercapainya program pemerintah swasembada pangan.

Pontianak, 5 Maret 2025 – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menggelar Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2025 secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Rabu (5/3). Kegiatan ini diikuti oleh Dinas PU Provinsi, Kota, dan 12 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat serta Perwakilan Kelompok Tani yang tergabung dalam P3A selaku penerima manfaat.

Program P3-TGAI merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mendukung Misi Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Program ini berfokus pada peningkatan infrastruktur irigasi melalui padat karya tunai, guna memperkuat ketahanan pangan dan mendorong perekonomian masyarakat.

Sebagai pelaksana program P3-TGAI, BWS Kalimantan I telah melakukan sosialisasi kepada instansi terkait dan kelompok petani di seluruh dinas provinsi, kota dan kabupaten di provinsi kalimantan barat. Selain menyampaikan tujuan program, sosialisasi ini juga menjaring usulan dari masyarakat agar pembangunan irigasi lebih merata dan hasil pertanian meningkat.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) Kalimantan I, Fadiah menyampaikan aspek penting dalam pelaksanaan P3-TGAI serta tahapan pengusulan aplikasi pengusulan lokasi program ini. Dengan adanya sistem yang telah disiapkan, diharapkan setiap pihak dapat lebih mudah dalam mengajukan lokasi yang membutuhkan peningkatan jaringan irigasi.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami proses pelaksanaan P3-TGAI serta menyampaikan usulan lokasi melalui aplikasi yang telah disiapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian serta ketahanan pangan.

Meskipun pelaksanaan P3-TGAI TA 2025 mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025, hal ini tidak mengurangi semangat semua pihak dalam mendukung dan mendampingi kelompok petani agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal.
 

Pontianak, 14 Februari 2025 – Komisi III DPRD Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja dan konsultasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I di Kantor BWS Kalimantan I, Pontianak, pada Jumat (14/2). Pertemuan ini membahas penanganan jalan yang terdampak abrasi pantai di Desa Arung Parak, Desa Kalimantan, dan Desa Tanah Hitam di Kabupaten Sambas.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas menyampaikan beberapa isu krusial, termasuk masalah banjir dan abrasi yang semakin mengancam wilayah tersebut. Selain itu, mereka mengeluhkan terbatasnya anggaran untuk penanganan banjir dan kebutuhan mendesak akan pengerukan sungai.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, Pramono menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Sambas, berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, BWS Kalimantan I tidak dapat melakukan pengerukan sungai secara langsung.

Namun, sebagai solusi, BWS Kalimantan I Pontianak menyatakan kesiapan untuk menyediakan dan meminjamkan alat pengerukan dan pompa guna membantu menangani permasalahan banjir di Kabupaten Sambas. Selain itu, BWS Kalimantan I juga mengonfirmasi bahwa kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Lahan (OPLAH) akan dimulai pada tahun 2025 untuk membantu mengelola permasalahan banjir dan abrasi secara lebih sistematis.

Kunjungan dan konsultasi ini diharapkan dapat mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sambas.

Pontianak – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (13/02/2025), di Pontianak. Rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kondisi sungai, program konservasi, serta pengendalian daya rusak air di wilayah sungai dan pantai di Kalimantan Barat. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD, Panggi Pratama Putra Lasarus.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu-isu yang sering terjadi belakangan ini. Di antaranya adalah banjir di beberapa kabupaten, abrasi pantai yang mengancam jalan dan permukiman, serta berbagai persoalan lingkungan lainnya.

Kepala BWS Kalimantan I, Pramono, dalam pemaparannya menjelaskan tugas pokok dan fungsi Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak yang berdasarkan UUD Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penanganan permasalahan yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran dan status pengesahan APBN yang belum final.

Pramono menyampaikan harapannya agar di tahun 2025, BWS Kalimantan I tetap dapat berupaya menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Sungai Kapuas dan pantai-pantai kritis di Kalimantan Barat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pengendalian banjir dan abrasi, meskipun masih bergantung pada ketersediaan anggaran yang disetujui,” tegas Pramono.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Mempawah untuk meninjau kondisi banjir yang melanda wilayah tersebut. Kunjungan yang dilaksanakan pada Rabu (29/01) ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak banjir dan mencari solusi terbaik guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Dalam upaya penanganan banjir ini, BWS Kalimantan I bersinergi dengan Pemerintah Daerah Mempawah serta instansi terkait lainnya untuk menangani genangan dan limpasan air yang merendam sejumlah wilayah. Banjir yang terjadi dipicu oleh hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat (50-150 mm/hari) yang mengguyur DAS Mempawah.

Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, di antaranya pendangkalan sungai dan perubahan tata guna lahan di hulu sungai, yang mengurangi kapasitas resapan air. Tidak hanya itu, pasang air laut (ROB) yang mencapai ketinggian maksimum 1,70 meter juga turut memperburuk situasi, mengakibatkan terjadinya backwater atau penahanan aliran air menuju muara sungai.

Sebagai respons terhadap situasi darurat ini, BWSK I melakukan sejumlah langkah tanggap darurat, diantaranya menyediakan tenda pengungsian untuk para korban, mendistribusikan 15.000 liter air bersih ke posko-posko pengungsian, serta mengirimkan perahu karet dan perahu fiber. Selain itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai juga telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan inventarisasi kerusakan dan kebutuhan penanganan lebih lanjut.

BWS Kalimantan I bersama dengan berbagai pihak akan terus melakukan pemantauan dan penanganan agar dampak banjir bisa diminimalisir dan masyarakat dapat segera pulih dari musibah ini.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono, mendampingi Anggota Komisi V DPR-RI, Yuliansyah, dalam kunjungan ke lokasi banjir di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Senin (27/01). Kunjungan ini turut dihadiri oleh tim Basarnas dan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik.

Banjir yang melanda daerah tersebut tidak hanya merendam kawasan rawan, tetapi juga telah menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Ngabang. Keadaan ini mengkhawatirkan banyak pihak, mengingat dampak yang ditimbulkan pada kehidupan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliansyah menyampaikan harapannya agar banjir segera surut dan masyarakat dapat pulih, baik dari sisi kehidupan sosial maupun ekonomi. "Kami berharap air cepat surut dan masyarakat dapat kembali melanjutkan aktivitas ekonomi mereka yang sempat terganggu," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fadiah, Kepala Satker OP SDA Kalimantan I Pontianak, menyampaikan beberapa hal terkait penyebab dan langkah mitigasi banjir yang terjadi. Fadiah menjelaskan bahwa intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir tercatat cukup ekstrem, dengan curah hujan antara 50 hingga 150 mm. "Hujan yang sangat lebat dalam waktu singkat menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir di kawasan ini. Selain itu, banjir kiriman dari hulu juga memperburuk kondisi, dengan aliran air yang menuju ke hilir, termasuk Kecamatan Ngabang," ungkapnya.

Fadiah juga menekankan pentingnya penataan kawasan di sepandan sungai, terutama yang dijadikan tempat tinggal. Selain itu, ia berharap pemerintah setempat dapat segera menerapkan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi bencana banjir yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di wilayah tersebut.