Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak menggelar rapat koordinasi di Aula Kapuas dengan DPRD Kab. Ketapang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas penanggulangan masalah abrasi yang semakin mengancam kawasan pesisir pantai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Rabu (08/01).
Rapat dan Koordinasi yang diadakan ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi dampak abrasi yang semakin meluas, serta mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono berharap pemerintah daerah setempat merencanakan desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal agar dapat menonjolkan keistimewaan setempat yang berpotensi menjadi pusat wisata skala nasional.
Selain itu, juga membahas objek wisata yang paling berpotensi menunjang pariwisata menjadi rencana induk dalam program penanganan abrasi pantai agar menjadi program unggulan dalam mencapai target Pemerintah Daerah Setempat yang berkoordinasi Bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.
Kepala Seksi KPISDA Kalimantan I juga menambahkan, untuk kewenangan sungai dari pemerintah daaerah harus bersurat ke Kementerian PU mengingat WS di Kab. Ketapang merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat untukk mengusulkan langsung ke Pusat agar setelah itu Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dapat menindaklanjuti nya, jelas Novizar.
Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengatasi abrasi pantai dengan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan upaya perlindungan ekosistem, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.