Ibu-ibu Paguyuban Kementerian PUPR BWS Kalimantan I Pontianak menggelar acara edukasi bertema "Makanan Khas Nusantara" pada tanggal 24 September 2024 di Aula Kapuas BWSK I Pontianak. Dalam suasana yang hangat dan akrab, para peserta berkumpul untuk belajar tentang salah satu makanan tradisional yang kaya akan cita rasa, yaitu Timphan dari Aceh, Selasa (24/09).

Dalam sambutannya, Ibu Diana Pramono selaku Ketua Paguyuban BWS Kalimantan I Pontianak berharap, "Semoga pertemuan hari ini tidak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama di antara kita. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung."

Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh anggota paguyuban, tetapi juga melibatkan karyawati BWSK I yang turut bersemangat mengikuti sesi edukasi ini mulai dari persiapan bahan hingga teknik pengemasan yang tepat. Acara ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan tentang kuliner, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota paguyuban😍.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengamat Hidrologi yang diadakan di Hotel Orchardz Gajahmada Pontianak pada 22-24 September 2024, Senin (23/09). Acara ini dihadiri oleh para pengamat dari Pos Hidrologi di lingkungan BWS Kalimantan I Pontianak dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam pengelolaan data hidrologi.

Ketua Panitia, Dita, melaporkan bahwa pelatihan ini akan diisi oleh tiga narasumber yang akan membahas berbagai tema penting. Materi yang akan disampaikan meliputi pengenalan alat hidrologi, tugas pokok pengamat hidrologi, serta tata cara dan metode perawatan alat, dan pencatatan data hidrologi.

Dalam sambutannya, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Pramono, menekankan pentingnya akurasi data hidrologi. “Ketidakakuratan data dan informasi hidrologi dapat berdampak pada efektivitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya air” ujarnya. Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan dapat membantu pengamat pos hidrologi memahami tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan berkesinambungan.

Kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi yang interaktif, di mana peserta dilibatkan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar peserta. Pelatihan ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kompetensi pengamat hidrologi, demi pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan berkelanjutan✨.

Berdasarkan Surat Direktur Bina Operasi dan Pemerliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SA 0502-Ar/1161 Tanggal 20 September 2024 Tentang Perpanjangan Waktu Pengusulan Lokasi P3-TGAI Tahap III TA. 2024. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggunakan dana APBN. Pelaksanaan P3-TGAI dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P3-TGAI. Usulan lokasi daerah irigasi dan penerima berasal dari DPR RI, Instansi Pemerintah Daerah (Dinas PU Provinsi, Kabupaten/Kota), atau masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Pendaftaran dilakukan secara online/aplikasi melalui Web Portal Kementerian PUPR dengan alamat web https://pu.go.id/bantuanpemerintah, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Download Pengumuman pada tautan berikut :

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan baru saja mengadakan koordinasi terkait pencegahan korupsi yang berlangsung pada 19 September 2024. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kapuas, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta perwakilan dari kedua instansi, Kamis (19/09).

Salah satu fokus utama diskusi adalah koordinasi pencegahan korupsi, yang diharapkan dapat memperkuat upaya kedua instansi dalam mengimplementasikan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Ditekankan bahwa peran serta pemangku kebijakan dan pelaku usaha sangat penting untuk bersama-sama menciptakan dunia usaha yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diskusi juga membahas permasalahan terkait pemberian surat keterangan ketersediaan atau ketidaktersediaan air permukaan dari Balai Wilayah Sungai sebagai salah satu syarat perizinan pengusahaan air tanah. Divisi pencegahan KPK hadir dalam diskusi ini untuk memberikan masukan dan rekomendasi, dengan tujuan agar proses pemberian izin atau persetujuan rekomendasi teknis (REKOMTEK) dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Peserta diskusi menyampaikan pendapat dan usulan mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kolaborasi di lapangan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kedua instansi dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Barat.